Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Labuhan Batu Demo di Istana Negara

INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA ; Pemaksaan kehendak pemerintah kabupaten Labuhanbatu dalam upaya menjadikan berdirinya pembangunan pabrik kepala sawit PT.Pulo Padang Sawit Permai di lingkungan bandar selamat 1 balik gunung kelurahan Pulopadang kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu dengan cara mengeluarkan produk cacat hukum dan mensiasati rencana tata ruang Nasional dengan memperluas ruang peruntukan kawasan Industri dari yang semestinya 141 Ha menjadi 175 ha.

 

Tindakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menghilangkan kalimat berada di kecamatan Rantau Selatan dan merubah luasan kawasan Industri dari 141 Ha menjadi 175 Ha dalam surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/594/KPTS/Tahun 2015 tentang Evaluasi rancangan peraturan daerah Labuhanbatu supaya PT. Pulo Padang Sawit Permai dapat berdiri pada ruang yang diperuntukan sebagai pemukiman dan perumahan dan perkotaan adalah merupakan pelanggaran tata ruang. 

 

Dengan melalui prosedur yang tidak benar merupakan tindak pidana sesuai dengan penjelasan UUD Penataan Ruang No 28 Tahun 2007 pada pasal 69 yang mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran tata ruang. 

 

Berdasarkan :

a. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tatacara peran masyarakat dalam penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 no 15 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5160)

b. Surat menteri Pekerjaan Umum Nomor HK 01.03-Dr/106 tanggal 1 Febuary 2012 perihal persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Labuhanbatu tentang rencana tataruang wilayah (RTRW) Labuhanbatu 

c. Peraturan pemerintah No 27 tentang izin lingkungan menjelaskan tentang peran serta masyarakat dengan analisa perizinan berwawasan lingkungan sehat dan nyaman, Maka dapat dinyatakan bahwa berdirinya pabrik kelapa sawit PT.Pulo padang sawit permai tidak mendapatkan persetujuan lingkungan dari masyarakat 

setempat karena berbatasan lansung dengan Yayasan Pendidikan Islam Misbahu Dzikri rumah ibadah, dan pemukiman masyarakat namun tetap diberikan izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB ) oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah pemaksaan kehendak yang menyalahi prosedur dan aturan peraturan perundang-undangan karena batasan jarak minimal untuk berdirinya satu industri dengan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat adalah 2 Km, dengan ruangan Industri berada di Kecamatan Rantau Selatan dan berjarak 13 Km dari pusat kota.

 

Tuntutan :

1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menurunkan penegak hukum untuk melakukan penghentian kegiatan pembangunan pabrik kelapa sawit PT. Pulo padang Sawit Permai karena menyalahi syarat ketentuan suatu Industri .

2. Mentri Perindustrian dan Perdagangan agar tidak memberi izin Operasi kepada pabrik kelapa sawit PT. Pulopadang Sawit Permai. Karena menyalahi aturan dan akan melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang sehat kenyaman dalam beribadah  dan menerima pendidikan.

3. Kepala badan Kordinasi penenaman Modal Republik Indonesia agar tidak memberi izin tetap pabrik kelapa sawit PT. Pulopadang Sawit Permai.

4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, supaya :

a. merekomendasi Gubernur Sumatera Utara untuk membatalkan peraturan dan mencabut izin daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 tentang (RTRW) kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035 dan 

b.merkomendasikan Bupati Labuhanbatu untuk mencabut izin lingkungan dan izin mendrikan bangunan yang telah dikeluarkan kepada PT. Pulopadang Sawit Permai karena melanggar aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Sumatera Utara segera melakukan penguatan atas penyelidikan tentang pemberian izin dengan prosedur tidak benar yang telah menjadikan tindak pidana pelanggaran tataruang tingkat pertama (Dalam hukuman pidana 3 Tahun dan denda Rp. 500.000.000 bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan tata ruang dalam UUD Tata ruang No 28 Tahun 2007.

Index Berita